Tag: Tenaga Kontrak

AMLAPURA, NusaBali - Sedikitnya 193 tenaga kontrak yang mendapatkan kesempatan jadi tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) enggan melamar PPPK dari berbagai formasi tersedia. Padahal pemerintah pusat telah membuka kesempatan agar mereka tidak lagi jadi tenaga kontrak per 2025.

Selama ini kan terkesan rekrutmen pegawai itu terselubung. Tahu-tahu sudah ada yang melamar dan lain sebagainya.

Proses terbitnya SK melalui penilaian yang cukup panjang. Setelah hasil evaluasi dari berbagai macam kinerja skornya menunjukkan 80, maka dinilai layak diperpanjang.

Pelbagai upaya dilakukan agar kinerjanya semakin membaik, dengan memutasi ke beberapa tempat kerja, ternyata tidak juga menunjukkan hasil baik.

Sebelum penandatanganan, pihak Disdikpora telah memverifikasi administrasi, mengevaluasi kinerja dengan mengecek absen, bukti kerja, dan lain-lain.

AMLAPURA, NusaBali - 464 tenaga kontrak di Dinas Lingkungan Hidup Karangasem belum kantongi SK (surat keputusan) meskipun efektif bekerja per 1 Januari 2024. Begitu juga di RSUD Karangasem, 529 tenaga kontrak belum ber-SK.

MANGUPURA, NusaBali - Sebanyak 2.033 tenaga kontrak guru di Badung telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

DENPASAR, NusaBali.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan menghapus tenaga kerja honorer di tubuh pemerintahan paling lambat 28 November 2023.

Gubernur Koster menegaskan Perda larangan pendakian ini mendesak karena aktivitas pendakian gunung mengancam taksu (vibrasi) Bali sebagai Pulau Dewata. 

‘Secara logika, begitu sudah mencalonkan diri sebagai bacaleg, otomatis yang bersangkutan telah masuk sebagai anggota parpol. Kalau tidak jadi anggota kan tidak mungkin nyalon’

SINGARAJA, NusaBali
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan tidak ada pengangkatan tenaga kontrak baru.

DENPASAR, NusaBali
Sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah mencermati dan melakukan kajian untuk menyikapi serta mengambil langkah-langkah strategis terhadap keberadaan tenaga Non ASN (kontrak) untuk menunjang program/kegiatan yang sedang dijalankan oleh Pemprov Bali.

DENPASAR,NusaBali
DPD I Golkar Bali menolak penghapusan tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Bali. Bahkan Golkar mendorong agar Pemprov Bali tetap menyiapkan dan membayarkan honor para tenaga kontrak di tahun 2023.

Data BKPSDM Buleleng hingga saat ini Pemkab Buleleng masih mempekerjakan pegawai kontrak maupun honorer di seluruh instansi sebanyak 5.109 orang

GIANYAR, NusaBali
Kebijakan Pusat tentang rencana penghapusan pegawai honorer pemerintahan meresahkan para pegawai honor/ kontrak di Pemkab Gianyar.

DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Provinsi Bali akan menyiapkan kebijakan strategis untuk menampung tenaga kontrak yang tidak kebagian jatah formasi dalam lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2022.

BANGLI, NusaBali
Satpol PP Bangli mengajukan 39 pegawai untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional. Saat ini ada 23 fungsional Satpol PP Bangli.